nomor 54. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007. nomor 54

54, BN. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT. Nomor: 54: Judul: Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: T. 5. Menunjuk unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 3 sebagai Wali Data untuk Tema Data sebagaimana dalam kolom 2 Lampiran Keputusan. Ditinjau secara medis oleh dr. Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-549/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek. 165, TLN No . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi. 04/2015, LN. -8mengalami penurunan dari 318 per 100. NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. kemenhub. 2017/NO. ABSTRAK: a. NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Ke AnakPeraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2021 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. E. 54/PERMEN-KP/2017, BN. 5. 6173, LL SETNEG : 84 HLM. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang MATERI POKOK. Nomor: 54/M-IND/PER/3/2012: Judul: Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Indonesia, Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMK. 1 OKTOBER 2021 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2021. 2012 No. 4 Thn 2015. PERMENDAGRI No. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. 140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 14. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total. PERUBAHAN . Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/ MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan perkembangan jabatan fungsional. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. asuransi jiwa sinarmas msig, tbk 2. 010/2022. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 247,6 juta jiwa, tahun 2019 sebanyak 257,5 juta jiwa dan tahun 2025 sebanyak 270,5 juta jiwa (BAPPENAS, 2005). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 04/2015 Tahun 2015 Penawaran Tender Sukarela MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 03/2021 Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan. wahyu prasetyo. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2008 Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur DETAIL PERATURAN Abstrak. U. 3. 2019/NO. E. STATUS PERATURAN. Nomor. PENYELENGGARAAN . PP. id. swita glorite supit, sp 3. Bahwa sebagai upaya mewujudkan dan melindungi kesehatan masyarakat yang beraktifitas di dalam ruangan perlu diatur. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 3 Ibid hlm. Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. Nomor. October 05, 2022. T. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 54: 2021: instruksi gubernur nomor 54 tahun 2021 tentang rapat paripurna dan sidang-sidang komisi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021Tipe Dokumen. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada. 07/2014, BN 2014/ NO 345; PERATURAN. 2017/NO. Kemudian Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya menyebutkan : Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada. Dicabut dengan : PP No. Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Perundang-undangan. Tahun. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Kat. NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 24. TAHUN 2015 . Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah T. Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pdt. Terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 54 Tahun 2011), salah satunya yaitu mengenai SOP Penegakan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. NAMA : SITI MUTHMAINNAH NPP : 29. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya m. Berikut ini 10 perubahan penting dalam Perpres PBJ Baru dibandingkan Perpres No. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan. DKI Jakarta. 8 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. PP. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 54 Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Pemerintah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. go. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sudah melakukan tugas pengawasan sebelum Peraturan. 05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); 5. E. U. 4 Ibid hlm. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. id : 8. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 07/2014 Tahun 2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah T. PP No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah . NOMOR 54/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NO 54 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA. Permendagri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan. Aspek Geografi dan Demografi Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. TENTANG. ABSTRAK:. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. g/2022/pn mnd tanggal 6 februari 2023 — penggugat: 1. Hubungan Pemerintah Pusat dan. nomor 54 tahun 2011. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 4. ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG . 03/2021. 04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala. Sebagai contoh untuk menghubungi nomor telepon di Balikpapan dari luar negeri misalnya nomor 86297336 maka penulisanya +6225486297336 atau 025486297336 Nomor 0. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. 2016/No. NOMOR 54/PMK. 2015/NO. PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2013, No. Indonesia, Pemerintah Pusat. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ABSTRAK: Bahwa Guna Melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlu Membentuk Peraturan Walikota Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan. 03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan T. 2017/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara. Tipe Dokumen. - 9 - Pasal 9 (1) Pranata Keuangan APBN dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila: a. 3/2023 tentang Pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023. bahwa untuk pemenuhan guru yang profesional, perlu dilakukan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Pemasungan pada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun: 2012: Status: Sudah Diubah:. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. U. Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; Mengingat : 1. id – PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. E. PERKEMBANGAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 5. NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDENRENG RAPPANG,. Nomor Tambahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan. Judul. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); 8. pt. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional PREDIKSI KESUBURAN SPERMATOZOA DOMBA MELALUI UJI PENEMBUSAN LENDIR ESTRUS TRANSCRIPT. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 juta jiwa (BPS, 2010) dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,49%. TENTANG. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR . Sebagai penjabaran dan operasionalisasi keputusan-keputusan tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh PertanianPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 54, LN. Info Terbaru Nomor Kode Telepon Area +54 Dan Tata Cara Format Menelpon || Jika anda mendapatkan panggilan yang tidak di kenal dengan awalan +54, ketahuilah bahwa nomor kode tersebut dari negara Argentina. Indonesia, Kota Bukit Tinggi. U. Judul. Semoga informasi ini bermanfaat. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan. ABSTRAK:. 507, TBD. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk Dalam negeri. Tipe Dokumen. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); Peraturan Menteri Keuangan, 54/PMK. T. E. E. BN. Peraturan Menteri Kesehatan NO. 54 Thn 2010, Lampiran IV Perpres No. 54. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Indonesia, Pemerintah Pusat. 54. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu sebagaimana menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; Download: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 PDF. Peraturan Perundang-undangan. GO. tentang . Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 136 Pasal, dan Penjelasan. Menurut ahli numerologi, nomor 13 adalah.